Beranda / Tips / Bisnis dan Keuangan / Prosedur Pengurusan Ijin P-IRT

Prosedur Pengurusan Ijin P-IRT

Jendelainfo.com – Prosedur pengurusan ijin P-IRT cukup mudah dan murah. Apakah P-IRT? P-IRT adalah singkatan dari Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. P-IRT merupakan nomer ijin yang harus dicantumkan di kemasan produk olahan makanan yang diedarkan di masyarakat.

Produk olahan yang telah di kemas umumnya mencantumkan nomer ijin berupa tulisan P-IRT, MD, ML, atau SP. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian nomer pendaftaran produk yang sudah tercatat di Departemen Kesehatan.

P-IRT merupakan produk pangan yang dihasilkan skala industri rumah tangga. MD menunjukkan produk pangan dalam negeri, ini biasanya untuk produksi dengan modal besar. ML untuk produk pangan luar negeri. Sedangkan SP artinya Surat Penyuluhan.

Sebelum ada istilah P-IRT, nomer pendaftaran yang di cantumkan adalah Dep. Kes. RI No. SP xx/xxx/x/96. Hingga saat ini pencantuman nomer pendaftaran label makanan ada yang menggunakan P-IRT, ada pula yang masih tetap menggunakan nomer lama yaitu SP.

Pendaftaran dan pengurusan nomer Dinas Kesehatan untuk makanan kecil, dilakukan dengan mendatangi langsung Dinas Kesehatan Daerah TK II Kabupaten/Kotamadya.

Prosedur Pengurusan Ijin P-IRT

Berikut ini adalah prosedur pengurusan ijin p-irt:

1. Ketentuan Izin PIRT : Perizinan ini adalah Perizinan tentang Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

2. Syarat Permohonan Ijin :

Mengikuti Penyuluhan Keamanan PanganMengisi formulir permohonan izin PIRTFoto copy KTP, 1 lembarPas foto 3 x 4, 3 lembarMenyertakan rancangan label Makanan / Minuman

3. Prosedur Perijinan

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten.

Selanjutnya, pemeriksaan berkas dilakukan oleh instansi berwenang (1 hari). Persetujuan Kadinkes (1 hari). Menunggu waktu pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali (1 hari s/d 3 bulan).

Pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan diperiksa sarana produksinya. Mengikuti Acara Penyuluhan Keamanan Pangan (1 hari)Pemeriksaan sarana (1 hari s/d 14 hari)Pemohon membayar retribusi.

Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga diserahkan (1 hari)Total waktu 6 hari s/d 3 bulan.

4. Masa Berlaku: tidak ada batas waktu

5. Pengecualian untuk permohonan tidak dapat dipenuhi apabila pangan yang diproduksi berupa:

Susu dan hasil olahannya. Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau penyimpanan beku. Pangan kaleng. Pangan bayi. Minuman beralkohol. Air minum dalam kemasan (AMDK). Pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan SNIPangan lain yang ditetapkan oleh Badan POM.

6. Sanksi administrasi

Melanggar peraturan di bidang pangan. Nama pemilik tidak sesuai dengan yang ada di sertifikat. Produk tidak aman dan tidak layak dikonsumsi

Catatan:

Persyaratan untuk tiap daerah bisa berbeda dan mungkin memerlukan tambahan khusus.

Pengecualian untuk permohonan tidak dapat dipenuhi apabila pangan yang diproduksi di atas memerlukan izin dari POM (pengawas obat dan makanan) dan atau persyaratan SNI (Standar Nasional Indonesia).

Taat Pada Pemerintah Perihal Ketentuan Perijinan

Taat kepada pemerintah adalah wajib, selama tidak dalam bermaksiat kepada Allah تعالى. Hal ini berdasarkan firman Allah تعالى;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul, dan juga kepada ulil amri dari kalian.” (QS. An-Nisa’: 59)

Juga berdasarkan sabda Rasulullah صلى الله عليه و سلم dalam hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما yang diriwaytak oleh Imam Bukhari dan Muslim;

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ؛ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

“Mendegar dan taat itu wajib atas setiap muslim baik dalam perkara yang disukainya atau tidak disukainya, selama tidak diperintah melakukan maksiat. Jika diperintahkan melakukan maksiat maka tidak boleh mendengar tidak boleh taat.”

Di antara bentuk ketaatan itu adalah mematuhi segala peraturan yang ditetapkan pemerintah guna kebaikan masyarakat pada umumnya.

Sebagaimana peraturan lalulintas, peraturan​ ijin industri pangan juga ditujukan guna mengusahakan kebaikan bagi masyarakat sebagai konsumen dan termasuk bagi pengusaha itu sendiri.

Baca Juga :

Baca Juga

raja arab saudi dan islam moderat

Arab Saudi Kembali Berikan Amnesti ke WNI Terkait Kedaluwarsa Ijin Tinggal

Jendelainfo.com – Tidak henti-hentinya pihak Kerajaan Arab Saudi menunjukkan besarnya rasa kemanusiaannya. Setelah warga negara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *