Beranda / Warta / Belajar Bijak Dari Kasus Skorsing Mahasiswa Telkom University

Belajar Bijak Dari Kasus Skorsing Mahasiswa Telkom University

Jendelainfo.com – Puluhan mahasiswa Bandung yang mengatasnamakan Komite Rakyat Peduli Literasi mengecam keputusan Rektor Tel-U dan meminta skorsing itu dicabut. Sebagai bentuk dukungan, para mahasiswa tersebut menggelar aksi mulai dari Gedung Sate, Kantor Yayasan Pendidikan Telkom, hingga Kantor Telkom di jalan Japati Bandung.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, keputusan Rektor Tel-U untuk menjatuhkan sanksi skorsing kepada tiga orang mahasiswanya ditandatangani pada 20 Febuari 2017. Dalam keputusan tersebut, mereka telah dianggap membuka lapak buku untuk umum tanpa izin di lingkungan universitas Tel-U pada tanggal 9 November 2016 lalu. Kemudian kegiatan tersebut dianggap menyebarkan faham komunisme di lingkungan Tel-U.

Tegasnya, pihak kampus menyatakan tindakan ketiga mahasiswa melanggar Tap MPRS nomor 25 tahun 1966 yang melarang penyebaran komunisme di Indonesia.

Kejadian tersebut menuntut siapapun untuk dapat belajar bijak dari kasus skorsing mahasiswa Telkom University, khususnya dalam memahami arti dan makna kebebasan akademik yang berlaku di lingkungan kampus. Bahwasannya, tidaklah kebebasan akademik itu bukanlah sebuah kebebasan tanpa batas. Kebebasan akademik harus tetap menjaga koridor-koridor kepatutan dan kepatuhan. Kalau tidak, maka dikhawatirkan terjadi orang yang mengaku berbuat kebaikan padahal sesungguhnya mereka telah berbuat kerusakan.

Sedikit tentang kebebasan akademik, Akademisi Jerman Wilhelm von Humbolt (1809) memformulasi konsep Akademische Freiheit (kebebasan akademik). Lernfreiheit (kebebasan mahasiswa untuk belajar) dan Lerhfreiheit (kebebasan dosen untuk mengajar) bersama dengan otonomi institusi menjadi pilar dasar kebebasan akademik. Dalam hal ini, Prof. Dr .Abdullah Ali M.Sc. menyatakan bahwa kebebasan akademik merupakan bagian dari kebebasan yang bertanggung jawab yang tidak terpisahkan dari kebebasan setiap warga negara. Kat kuncinya adalah kebebasan yang bertanggung jawab.

Di sini, mereka yang melakukan pelanggaran hukum dan perundang-undangan, tidak dapat berlindung di balik jargon kebebasan akademik. Sama halnya kalau ditanyakan kepada mereka, apakah rela apabila pelaku pencurian di dalam kampus tetap dibiarkan dan tidak ditangkap serta dihukum atas nama wilayah kampus adalah wilayah bebas (aturan dan perundang-undangan)? Begitulah seharusnya kebebasan akademik juga diperlakukan.

Dan hingga saat ini, di Indonesia masih berlaku TAP MPRS NO. XXV tahun 1966, yaitu ketetapan tentang pembubaran PARTAI KOMUNIS INDONESIA, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia  dan pelarangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Dengan demikian, alasan pihak kampus untuk menjatuhkan sangsi terhadap para mahasiswa tersebut diatas adalah dapat dibenarkan.

Baca Juga

RED ARMY

PATUT DICURIGAI YANG BILANG TIDAK ADA PKI, MUNGKIN DIA YANG KOMUNISME

Jendelainfo.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menganggap bahwa ideologi komunis …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *