Beranda / Warta / Catatan Ringan Penegakan Hukum di Indonesia

Catatan Ringan Penegakan Hukum di Indonesia

Equality Before the Law, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Berdasarkan Artikel 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa, semuanya memiliki kedudukan sama dihadapan hukum serta berhak diperlakukan sama tanpa diskriminasi untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sebuah prinsip hukum yang diakui oleh seluruh negara anggota PBB, termasuk Republik Indonesia.

Di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Perundang-undangan sendiri memiliki tingkatan yang diatur di dalam UU No. 12/2011 sebagai pengganti UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hirarki peraturan perundang-undangan tersebut dari yang tertinggi adalah UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”, sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di saat pelantikannya.

Memegang teguh Undang-undang Dasar yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya merupakan bentuk ketundukan dan pengakuan adanya kesamaan bagi setiap warga negara Indonesia tidak terkecuali Presiden dan Wakil Presiden di hadapan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penegakan Hukum di Indonesia

Tercatat dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dua orang Presiden Republik Indonesia menjadi bukti kesetaraan di hadapan hukum.

Pertama, Presiden Soekarno diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1967 setelah terbit Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang menuduh Presiden Soekarno terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.

Sekedar untuk diketahui, Gerakan 30 September 1965 adalah gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dikenal juga dengan istilah G-30S-PKI. Hal itu berakibat pada dilarangnya paham Komunis di Indonesia melalui TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, 5 Juli 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 ini masih berlaku hingga ditulisnya artikel ini. Mengutip pernyataan mantan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti di Istana Negara, Selasa (10/5/2016) di koran Nasional“Presiden jelas menyampaikan, gunakan pendekatan hukum karena TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 masih berlaku.”

Kedua, Presiden Abdurahman Wahid diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena adanya Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat. Memorandum tersebut tentang tuduhan bahwa Presiden Abdurahman Wahid terlibat dalam penyalahgunaan uang milik Yayasan Dana Kesejahteraan Bulog yang merupakan tindak pidana korupsi. Demikianlah, sekilas catatan penegakan hukum yang pernah terjadi di Indonesia yang dapat dilihat sebagai penerapan asas Equality before The Law.

Dan jauh hari sebelum itu, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya: “Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk atau rupa kamu, juga tidak kepada harta benda kamu. Akan tetapi, Allah Subhnahuwata’ala memandang kepada hati dan amal perbuatanmu semata.” (HR. Ibn Majah). Sungguh Islam adalah agama yang sempurna.

Baca Juga

RED ARMY

PATUT DICURIGAI YANG BILANG TIDAK ADA PKI, MUNGKIN DIA YANG KOMUNISME

Jendelainfo.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menganggap bahwa ideologi komunis …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *